Pemerintah Kabupaten Melawi menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2025 melalui sosialisasi antikorupsi di Aula Inspektorat Daerah pada Selasa, 22 September 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Sekretaris Inspektorat Cahyadi menyampaikan survei melibatkan 590 responden dan menghasilkan indeks integritas Melawi sebesar 70,08. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengenali risiko korupsi serta menentukan bagian tata kelola yang masih harus diperbaiki.
Sekretaris Daerah Drs. Paulus menegaskan korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut integritas, tata kelola, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah masyarakat. Ia meminta kepala perangkat daerah menjadi teladan bagi seluruh jajaran.
Pencegahan korupsi harus diterapkan pada setiap tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga pengawasan.
Paulus meminta sosialisasi tidak diperlakukan sebagai formalitas. Setiap pimpinan harus memperkuat pengendalian internal, memastikan bawahan memahami aturan, serta tidak membiarkan praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Jika ditemukan risiko masalah, perbaikan dan koordinasi harus segera dilakukan.
Kegiatan turut menghadirkan Dr. Ersa Tri Fitriasari, Penyuluh Antikorupsi sekaligus Widyaiswara Provinsi Kalimantan Barat. Sekda berharap integritas menjadi budaya kerja yang hadir dalam setiap keputusan dan tindakan pelayanan, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus meningkat.
Sosialisasi diikuti staf ahli bupati, para asisten, dan kepala perangkat daerah. Para peserta diminta menggunakan hasil survei sebagai sarana introspeksi, mempertahankan hal yang telah berjalan baik, serta segera memperbaiki kelemahan yang masih ditemukan.