Pemerintah Kabupaten Melawi menyiapkan langkah lintas sektor untuk menjaga persediaan, kelancaran penyaluran, dan kewajaran harga bahan bakar minyak selama musim kemarau. Kebijakan itu dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian ketersediaan dan distribusi BBM di Nanga Pinoh, Senin, 7 September 2026.
Rapat dihadiri Wakil Bupati Melawi Malin, S.H., Sekretaris Daerah Drs. Paulus, perwakilan Pertamina, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana, LO Kodim 1205/Sintang, pengelola SPBU, serta instansi terkait.
Paulus menjelaskan bahwa rendahnya debit sungai pada musim kemarau menghambat pengiriman BBM melalui jalur air. Distribusi akhirnya lebih banyak bergantung pada angkutan darat yang kapasitasnya terbatas. Padahal, BBM menjadi kebutuhan penting bagi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah juga menerima keluhan mengenai harga Pertalite di tingkat pengecer. Di sejumlah lokasi, harganya dilaporkan berkisar Rp18 ribu hingga lebih dari Rp20 ribu per liter. Meskipun penetapan harga jual eceran BBM jenis penugasan merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten tetap menjalankan koordinasi, fasilitasi, pengawasan distribusi, dan perlindungan kepentingan warga.
Pertamina Tambah Jalur dan Armada
Perwakilan Pertamina menyampaikan bahwa pengiriman menuju Integrated Terminal Sintang dan wilayah Melawi melalui sungai belum dapat dilakukan secara optimal. Sebagai alternatif, Pertamina merencanakan penyaluran Biosolar dengan sistem pengisian langsung dari Tayan, Kabupaten Sanggau.
Skema tersebut diharapkan mempercepat pasokan ke wilayah timur Kalimantan Barat, khususnya Melawi, sekaligus mengurangi antrean kendaraan dan angkutan logistik. Pertamina juga menambah armada mobil tangki serta menyiapkan kendaraan dengan skema sewa khusus untuk memperkuat distribusi.
Satgas Akan Mengawasi Penyaluran
Malin meminta agar hambatan yang berulang setiap musim kemarau dapat diantisipasi melalui perencanaan jangka panjang. Ia mengapresiasi penambahan kuota dan armada, tetapi menilai persoalan angkutan akibat penurunan debit air harus memiliki solusi yang lebih permanen.
Wakil bupati juga menyoroti pembelian berulang oleh pelangsir, penggunaan tangki kendaraan yang dimodifikasi, dan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Praktik itu dinilai membatasi kesempatan masyarakat umum memperoleh BBM langsung dari SPBU. Di beberapa wilayah pedalaman, harga bahkan telah melampaui Rp20 ribu per liter.
Pemerintah Kabupaten Melawi bersama instansi berwenang akan membentuk satuan tugas untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Pelaksanaannya tetap diminta memperhatikan warga pedalaman yang memang bergantung pada pengecer. Kerja sama dengan Pertamina, aparat, pengelola SPBU, dan pemangku kepentingan diharapkan menjaga stok, mencegah penimbunan dan pembelian berulang, serta mempertahankan keterjangkauan harga bagi masyarakat.