Wakil Bupati Melawi Malin, S.H. memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah operasional PT Rafi Kamajaya Abadi pada Selasa, 8 September 2026. Kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi di kompleks pabrik kelapa sawit perusahaan tersebut.
Monitoring dilakukan bersama Ketua Tim Satgas Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Luqman Arief, Ketua DPRD Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa, Wakil Ketua DPRD Matius Rindau, Komisi III DPRD, Kepala BPN Melawi, unsur TNI-Polri, pemerintah kecamatan, kepala desa, masyarakat, dan manajemen PT RKA.
Rapat membahas percepatan pemadaman, perlindungan permukiman, penanganan kesehatan warga, serta penyelesaian lahan perkebunan masyarakat yang terkena kebakaran. Malin meminta perusahaan aktif membantu pemerintah dan warga, terutama desa-desa di sekitar wilayah operasionalnya.
Bantuan untuk Sepuluh Desa
PT RKA menyatakan siap menyediakan sarana pemadaman darurat bagi sepuluh desa terdampak. Bantuan meliputi mesin pompa air, selang, perlengkapan pemadaman, serta tandon atau terpal penampung air.
Desa Laman Bukit di Kecamatan Belimbing menjadi penerima tahap pertama. Peralatan untuk sembilan desa lainnya akan disalurkan secara bertahap dengan pengawasan TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan. Perusahaan juga diarahkan menyediakan pemeriksaan medis, obat-obatan, masker, dan vitamin bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
Malin menilai satu mesin saja belum memadai karena sejumlah kepala desa dan warga masih memadamkan api secara manual akibat kekurangan peralatan. Penanganan harus dilakukan secara serius, terukur, dan melibatkan seluruh pihak.
Brigjen TNI Luqman Arief meminta fokus diarahkan untuk menghentikan penyebaran api sebelum mendekati permukiman. Ia juga mendorong perusahaan mengerahkan personel, alat pemadam, dan alat berat untuk membangun parit isolasi atau sekat bakar pada titik rawan.
Kerugian Warga Akan Diverifikasi
Wakil bupati meminta pendataan menyeluruh terhadap kebun masyarakat yang terdampak. Sumber kebakaran, tingkat tanggung jawab, dan kerugian warga harus ditentukan melalui investigasi serta mekanisme resmi, bukan kesimpulan sepihak.
PT RKA menyatakan siap mengikuti investigasi dan penghitungan resmi pemerintah, membantu penanganan kebakaran, serta menghormati proses hukum. Pemerintah daerah menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas, sedangkan persoalan tanggung jawab dan ganti kerugian akan diselesaikan berdasarkan hasil pendataan dan penyelidikan.
Sumber: https://setda.kabmelawi.id/2026/09/09/wakil-bupati-melawi-monitoring-penanganan-karhutla-di-pt-rka